Glosarium

PPKn;Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn )

Pancasila    :     Dasar Negara Indonesia 

Agama : sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan  kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan  dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Antargolongan : segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok di masya-  rakat seperti kesatuan sosial, kelas sosial, organisasi kemasyarakatan  dan sebagainya.

Bhinneka Tunggal Ika : meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya  satu kesatuan.

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,  badan yang mempersiapkan terbentuknya NKRI.

Budaya, kebudayaan : (buddhayah) hal-hal yang berkaitan dengan budi  dan akal manusia.

Chauvinisme : rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan  bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.

Daerah otonom : selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat  hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar negara : fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan  kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam  suatu negara.

Hukum : sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh  badan resmi yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi  tegas jika melanggarnya.

Kabupaten : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah  yang disebut bupati.

Keadilan : tindakan tidak beras sebelah/tidak sewenang-wenang.

Kewarganegaraan : keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan  antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis  hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban  negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut  Undang-UndangKewarganegaraanRepublikIndonesia, kewarganegaraan  adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Kompetensi : kewenangan (kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan  suatu hal.

Konstitusi : hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun  tidak tertulis.

Kota : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang  disebut walikota.

Mayoritas : himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di  dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut.

Moral : perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk.

Mukadimah : (pendahuluan) kata pengantar Undang-Undang Dasar.

Musyawarah : berunding atau berembuk tentang masalah bersama.

Nasionalisme : satu paham yang menciptakan dan mempertahankan  kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas  bersama untuk sekelompok manusia.

Negara : suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik,  militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan  yang berada di wilayah tersebut.

Negara kesatuan : bentuk negara yang diselenggarakan sebagai satu-  kesatuan tunggal. Tidak ada negara-negara bagian di dalam negara  kesatuan.

Solidaritas : perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk  oleh kepentingan bersama.

Suku bangsa : sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan  terikat oleh kesadaran dan identitas budaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : hukum  dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan Negara Republik  Indonesia saat ini.

Undang-undang (UU) : peraturan perundang-undangan yang dibentuk  oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama  presiden.

Universal : berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia; bersifat  (melingkupi) seluruh dunia.

Warga negara : rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu, yang  memiliki hak dan kewajian dalam hubungannya dengan negara.

Wawasan nusantara : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap  diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. 

agresi , serangan dari negara yang kuat terhadap negara yang lemah

aksi polisional, tindakan yang dilakukan polisi terhadap penjahat kriminal

ancaman, setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri  yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan  keselamatan segenap bangsa.

bangsa, sekelompok manusia yang memiliki persamaan nasib, sejarah dan  cita-cita bersama

bela negara, sikap dan perilaku warga neggara yang dijiwai oleh kecintaannya  kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa  dan negara.

dasar negara pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan  kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu  negara

dekrit presiden keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas  suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

diplomasi, seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat)  yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi

globalisasi, saling keterkaitan diantara berbagai belahan dunia melalui  terciptanya proses ekonomi,sosial budaya, poltik dan hankam

hukum, sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh  badan resmi yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas jika  melanggarnya

ideologi terbuka, suatu pandangan, gagasan atau konsep dengan suatu  pemikiran terbuka, menerima gagasan dari luar sepanjang tidak bertentangan  dengan nilai-nilai Pancasila.

ideologi, kumpulan gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini  kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan; konsep yang berisi nilai-  nilai dasar dan memberikan arah dan tujuan hidup; faham atau ajaran

keharmonisan, suasana atau keadaan selaras, serasi, tidak ada pertetangan  atau pertengkaran

kebudayaan semua hasil karya, rasa dan cipta manusia

kekuasaan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi  tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku

komitmen, janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin  dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai  sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri  seseorang.

konflik, pertentangan yang menimbulkan suatu masalah

negara suatu organisasi kemanusian atau kumpulan manusia-manusia yang  berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

nilai harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia

pajak iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-  norma hukum tanpa mendapat balas jasa secara langsung

pengadilan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan  proses peradilan guna menegakkan hukum

peradilan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang  diselesaikanPertahanan Negara, segala usaha untuk mempertahankan  kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara, keselamatan segenap bangsa  dari ancaman dan gangguanterhadap keutuhan bangsa dan Negara

politik strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/  negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara

rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan  bersama-sama mendiami suatu wilayah negara

resolusi, pernyataan tertulis yang berisi tuntutan suatu hal; keputusan yang  berisi permintaan atau tuntutan

revolusi, perubahan cepat atau perubahan yang dilakukan dengan jalan  kekerasan

sparatis, memisahkan diri dari negara yang menguasainya untuk menyatakan  kemerdekaannya

totaliter, bersifat keseluruhan; sistem politik pemerintahan yang berupaya  mencakup,

ultimatum, peringatan terakhir dengan batas tertentu untuk menjawab

undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau  disingkat UUD 1945 atau UUD ‘45 adalah hukum dasar tertulis (basic law),  konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini